Paspor Menggunakan Pengenalan Wajah


Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusi melalui Dirjen Keimigrasian menerapkan sistem baru penerbitan paspor guna menjamin keamanan yang lebih ketat terhadap para pemegang paspor.

Jika selama ini sistem keamanan menggunakan dua aspek, yaitu identitas diri dan sidik jari, maka kini dilengkapi dengan facial recognition atau pengenalan wajah. Selain itu, sistem baru penerbitan paspor juga terintegrasi secara terpadu di seluruh Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalatta kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (8/8), mengatakan, sistem penerbitan paspor Indonesia tengah menuju ke arah e-paspor yang memungkinkan pelayanan penerbitan paspor melalui internet. Datanya juga diback-up dan bisa diakses di seluruh Indonesia, serta terintegrasi pada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

“Kita punya standar yang disepakati dalam International Civil Aviation Organization. Standar paspornya untuk menuju kesana, ada e-paspor, yang terdiri dari beberapa subsistem. Misalnya, ada subsistem cekal, ijin tinggal sementara, ijin tinggal tetap, visa dan lain-lain. Jadi, sistem penerbitan paspor yang baru ini dalam rangka e-paspor salah satu subsistem,” kata Andi.

Andi menjelaskan, yang terpenting dalam penerbitan paspor adalah faktor keamanan (security). Pada sistem lama, keamanan terdapat pada sidik jari dan identitas. “Identitas ini bisa berubah kalau salah tulis. Kurang satu huruf saja, bisa lolos. Yang permanen adalah sidik jari. Tapi sidik jari juga bisa buntung kalau kecelakaan. Karena itu, perlu ditambah dengan back up lain yaitu facial recognition atau pengenalan wajah,” jelas Andi.

Saat ini, sebanyak 72 kantor pelayanan imigrasi sudah melayani dengan sistem baru ini, menggantikan sistem lama yang berbasis terpadu geometrik yang dikelola oleh swasta. Dengan adanya sistem baru, maka uang pembuatan paspor yang sebelumnya masuk ke swasta, akan mengalir ke negara. Sebab, pemerintah sudah membeli sendiri alat atau teknologi pembuatan paspor tersebut.

“Dulu duit masuk ke swasta, sekarang ke negara. Misalnya, setahun ada 3 juta paspor dengan biaya per paspor 55 ribu, jadi yang ke swasta itu kurang lebih 165 miliar per tahun. Kemudian kita berpikir, kenapa tidak membeli alat senilai 100 miliar, kan negara lebih untung,” ujar Andi.

Sementara itu, Dirjen Imigrasi Basyir Ahmad Barmawi mengatakan, aplikasi pelayanan sistem baru ini diterapkan sama di seluruh Indonesia. Hal ini, menurutnya bisa meminimalisir praktik percaloan. “Dari segi pelayanan, bisa melalui internet. Dan kita menciptakan ini untuk kepentingan masyarakat. Kedepannya, untuk VIP kita bisa meniru di luar negeri. Misalnya, butuh satu hari jadi. Kalau sudah komplit (semua data) boleh. Tapi uangnya hars bayar lebih, dan kelebihannya ini untuk negara,” kata Basyir.

Targetnya, pada 1 September mendatang, seluruh kantor pelayanan imigrasi yang berjumlah 108 sudah menerapkan sistem baru ini.

# Dicomot dari punya temen IndoFamilyNet/n makasi atas ijinnya mas orgil 😀 #

Source : kompas

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

dudu_durajat

Kerja itu enak kalau ada libur, libur itu enak kalau lagi kerja

%d bloggers like this: